Getting My reformasi intelijen To Work

Getting My reformasi intelijen To Work

Blog Article

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

This courtroom is proven by advantage of Legislation No. eight of 1986 on State Administrative Court docket, as amended by Regulation No. five of 2002. It is the Discussion board to challenge community administrative decree, and that is described as being a composed selection issued by a body or Formal of community administration, which contains an act of general public administration dependant on the prevailing regulations and regulations, that's concrete (or sure), particular person, and ultimate, which provides authorized implications to an individual or maybe a civil legal entity. Armed forces

Propelled by acquisitive motives for war provides, the Japanese entered Indonesia reasonably easily due to their capability to fit in While using the political craze of enough time. Introducing by themselves as “the chief, protector, gentle of Asia” and “more mature brother,” the Japanese’s correct legacy was the creation of prospects for indigenous Indonesians to take part in politics, administration, and also the armed forces.

Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Untuk menjaga kredibilitas intelijen diperlukan wadah organisasi intelijen modern, intelijen yang menjaga profesialisme, menghormati hak asasi manusia dan tetap meyakini kerahasiannya serta tata kelola yang demokratis, patuh pada institusi politik dan negara.

Kisah para jurnalis internasional meliput di Indonesia – 'Sebelumnya sudah represif, sekarang lebih represif lagi'

Japanese Period Propelled by acquisitive motive for war materials the Japanese entered Indonesia comparatively uncomplicated due to their ability to fit in While using the political trend of time. Introducing by themselves as “the chief, protector, light of Asia” and “older brother”, the Japanese’s true legacy was the creation of options for indigenous Indonesians to be involved in politics, administration, as well as army.

Belum ada mekanisme yang jelas bagaimana mengevaluasi lembaga telik sandi tersebut agar tidak dijadikan kepentingan politik dan kelompok tertentu.

Hal ini menjadi tantangan mengingat secara riil ada efisiensi anggaran yang berpotensi memotong kemampuan pengelolaan jaringan oleh anggota badan intelijen tersebut. Bukan rahasia jika anggaran BIN di periode sebelumnya sangat besar.

The composition of the guerrilla warfare while in the article-1945 independence war, which divided the territory of Indonesia into armed service command regions, was adopted for a manifestation of Nasution’s “middle way” principle to meet the armed service requires of ‘eradicating’ the PKI and Keeping political Command as a method of Dwifungsi ABRI

Kerahasiaan adalah informasi lebih lanjut kunci dari definisi intelijen, sebab tanpa kerahasiaan, sebuah produk informasi atau aktivitas yang menghasilkannya bukanlah intelijen. Namun definisi ini berulang-ulang menggunakan kata “

Konflik kekerasan komunal merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau satu kelompok masyarakat diserang oleh kelompok lain, pengelompokan komunal bisa berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung.

Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.

BAIS itself continues to be criticized for establishing a 1-sided perception of what a countrywide stability menace constitutes by generating civilians from a variety of essential groups a threat.